Affordable Access

Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang Tercantum dalam PP Nomor 24 Tahun 2005 pada Rumah Sakir X di Jawa Timur

Authors
  • Nardani, Radita Nanin
Publication Date
Jan 01, 2009
Source
University of Surabaya Institutional Repository
Keywords
License
Unknown
External links

Abstract

Tuntutan yang semakin besar terhadap akuntabilitas publik, menimbulkan implikasi bagi manajemen sektor publik untuk memberikan informasi kepada publik. Pemerintah daerah sebagai sebuah sektor publik diharapkan dapat mengelola dana publik secara efektif, efisien, ekonomis, dan juga patuh terhadap semua aturan serta mampu mempertanggungjawabakan pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah secara tepat waktu dan akuntabel. Saat ini telah dikeluarkan sebuah standar yang mengatur seluruh perlakuan akuntansi bagi pemerintah baik pusat maupun daerah yang disebut Standar Akuntansi Pemerintahan. Saat ini, adanya reformasi, suatu entitas instansi pemerintah sudah dapat dianggap memulai awal era baru, dan demikian selayaknya membuat laporan keuangan yang dimulai dengan dibuatnya Neraca Awal. Buletin Teknis yang dikeluarkan tahun 2007 lalu menjawab permasalahan praktisi atas masalah yang muncul dalam penyusunan Neraca Awal. Dalam Neraca Awal sebuah instansi milik pemerintah, salah satu komponen yang harus disajikan adalah aset tetap. Aset tetap sering merupakan suatu bagian aset utama pemerintah, dan karenanya signifikan dalam penyajian Neraca. Perlakuan atas aset tetap meliputi pengakuan, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan serta penyajian. Rumah Sakit ”X” yang terletak di Jawa Timur merupakan sebuah rumah sakit milik pemerintah provinsi. Bidang usaha utama Rumah Sakit ”X” mengerucut pada 3 kelompok besar, yaitu menyelenggarakan pelayanan kesehatan jiwa, menyelenggarakan pelayanan penunjang kesehatan jiwa, serta menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengembangan pelayanan kesehatan jiwa. Sebagai rumah sakit milik pemerintah provinsi, Rumah Sakit ”X” telah membuat Neraca Awal. Namun, perlakuan atas aset tetap yang mencakup pengakuan, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan serta penyajiannya masih belum sepenuhnya sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Sehingga kurang bersifat informatif bagi pihak-pihak yang berkepentingan terhadap Rumah Sakit ”X”. Hal tersebut akan mempunyai implikasi pada perlakuan akuntansi aset tetap untuk neraca periode berikutnya jika tidak segera melakukan perbaikan-perbaikan. Agar informasi yang disajikan dapat digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan, maka Rumah Sakit ”X” hendaknya menerapkan perlakuan akuntansi yang tepat atas aset tetapnya yaitu sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times