Affordable Access

PRAKTEK PERMOHONAN PENGESAHAN PERKAWINAN SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Authors
Publication Date
Keywords
  • K Law (General)

Abstract

Dewasa ini banyak kita jumpai perkawinan tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Perkawinan ini hanya sah menurut agamanya saja tetapi tidak dilakukan pencatatan perkawinan. Meskipun telah ada peraturan yang jelas, namun pada kenyataannya dalam masyarakat sering terjadi perkawinan dibawah tangan sehingga tidak memiliki bukti otentik. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui status perkawinan yang tidak dicatatkan, yang dilakukan setelah berlakunya Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dapatkah dimintakan pengesahan perkawinan, untuk mengetahui proses pelaksanaan permohonan pengesahan perkawinan, serta akibat hukum yang timbul terhadap status anak yang lahir dalam perkawinan yang tidak dicatatkan namun dikemudian hari dimintakan pengesahan setelah berlakunya Undangundang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, pengumpulan data dengan menggunakan deskriptif analisis, baik primer maupun sekunder, kasus yang dikumpulkan melalui pengamatan, wawancara dan studi dokumen-dokumen hukum, sedangkan teknik analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa perkawinan dibawah tangan yang dilakukan setelah berlakunya Undang-undang nomor 1 tahun1974 dapat dimintakan pengesahan perkawinan atau itsbat nikah oleh Pengadilan Agama. Namun tidak semua perkawinan dibawah tangan mendapatkan itsbat nikah. Dalam proses pengajuan perkara permohonan pengesahan perkawinan atau itsbat nikah dapat dilakukan di Pengadilan Agama setempat. Status anak yang lahir dalam perkawinan yang tidak dicatatkan disebut sebagai Anak Luar Kawin sehingga tidak ada kejelasan status hukum anak-anak yaitu dalam pengurusan akta kelahiran serta kelemahan dalam penuntutan hakhaknya antara lain: hak untuk mendapatkan pengakuan sebagai keturunan yang sah, hak untuk dinafkahi secara lahiriah, hak untuk menuntut harta warisan, dsb. Permohonan Itsbat nikah yang dapat diajukan ke pengadilan Agama yaitu adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, hilangnya akta nikah, adanya keraguan tentang sah tidaknya salah satu syarat perkawinan, adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang nomor 1 tahun 1974, perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang, perkawinan dibawah tangan yang dilakukan setelah berlakunya Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.