Affordable Access

Analisis daya dukung kelembagaan perkebunan kelapa sawit untuk meningkatkan daya saing dan keberlanjutan bisnis (studi kasus: pt.mitra inti sejati plantation di propinsi kalimantan barat)

Authors
Publication Date
Keywords
  • Manajemen Strategi

Abstract

Subsektor perkebunan memegang peranan penting bagi perekonomian Indonesia. Kontribusi sektor pertanian terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional sebesar 10,97 persen dimana porsi subsektor perkebunan menyumbang sebesar 2,31 persen setelah subsektor tanaman bahan makanan sebesar 6,96 persen. Kelapa sawit merupakan komoditas unggulan yang pembudidayaannya berkembang pesat sejak dekade 1980-an yang tercatat seluas 294 ribu hektar, dan pada tahun 2010 berkembang menjadi 7,82 juta hektar. Perkebunan kelapa sawit rakyat (PR) menempati urutan kedua dengan luasan sekitar 3,31 juta hektar setelah perkebunan besar swasta (PBS) dengan luas tanam 3.87 juta hektar. Pertumbuhan industri perkebunan kelapa sawit telah menghasilkan manfaat ekonomi yang penting, namun beberapa tahun terakhir ini perkebunan kelapa sawit terus menerus didera oleh tekanan dari kalangan LSM dan perusahaan di Eropa. Perkebunan kelapa sawit dihadapkan dengan berbagai isu yang sangat merugikan seperti: perusakan hutan, pencemaran lingkungan hidup, pemusnahan keanekaragaman hayati (biodiversity) dan punahnya berbagai flora serta fauna yang dilindungi, hingga perampasan hak-hak penduduk lokal. Oleh karena itu perlu ditekankan gerakan untuk membangun industri kelapa sawit berkelanjutan yang memperhatikan prinsip-prinsip kelestarian lingkungan hidup. Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk memastikan keberlanjutan industri minyak kelapa sawit Indonesia, adalah dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Indonesian Sustainable Palm Oil/ISPO). Peraturan ini diharapkan menjadi jawaban atas keraguan pasar dunia atas produk kelapa sawit Indonesia, bahwa produk kelapa sawit Indonesia juga memperhatikan kaidah-kaidah pelestarian lingkungan hidup sebagaimana dapat dilihat dalam Prinsip dan Kriteria ISPO. Berbeda dengan RSPO (Rountable Sustainable Palm Oil) yang sudah terlebih dahulu ada, ISPO merupakan mandatory (kewajiban) yang harus dijalankan oleh pelaku usaha perkebunan. Untuk menjadi perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan, harus memenuhi 7 (tujuh) prinsip dan kriteria yang tercantum dalam ISPO. Misalnya, memenuhi sistem perizinan dan manajemen perkebunan hingga tanggung jawab sosial dan komunitas, pemberdayaan kegiatan ekonomi masyarakat, dan peningkatan usaha secara berkelanjutan. Bagi perkebunan besar, tidak sulit untuk menerapkan sertifikasi ISPO, namun bagi petani plasma, kemungkinan agak sulit untuk menerapkannya. Karena itu perlu dilakukan kerjasama antara petani plasma melalui koperasi (KUD) dengan perusahaan perkebunan dan lembaga pendukung lainnya sebagai mitra untuk membantu petani plasma dalam mengimplementasikan ISPO. Kerjasama ini bisa diwujudkan dalam pemberdayaan organisasi petani yang efektif dan efisien. Metode penelitian yang digunakan adalah metode wawancara langsung kepada responden menggunakan kuesioner dengan daftar pertanyaan terbuka untuk kemudian dipaparkan menggunakan analisis deskriptif sehingga dapat menggambarkan rantai nilai industri kelapa sawit PT MISP. Dari hasil wawancara tersebut akan didapatkan informasi mengenai kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman bagi perusahaan yang kemudian diolah dalam matriks SWOT untuk mendapatkan alternatif perbaikannya. Kuesioner tahap kedua dilakukan dengan melakukan pembobotan menggunakan metode Analytical Hierarchy Process (AHP) sehingga didapat hasil prioritas elemen aktor, prioritas elemen kriteria dan prioritas strategi yang disarankan kepada perusahaan. Rantai nilai industri kelapa sawit di PT MISP terdiri dari pemasok (bibit, pupuk, herbisida, alat dan mesin pertanian), produksi TBS (yang berasal dari : perusahaan inti, petani plasma dan petani swadaya), KUD, pengumpul TBS, PKS (Produksi CPO dan PKO), refinery (pengolahan CPO dan PKO menjadi barang jadi), distributor barang jadi (untuk pemasaran dalam negeri maupun ekspor) dan konsumen akhir atau pembeli. Permasalahan pada rantai nilai kebanyakan dialami oleh petani plasma, diantaranya : (a) Perawatan tanaman, pemupukan, pengendalian hama dan penyakit, sistem panen dan transportasi TBS serta pengelolaan lingkungan yang belum sesuai dengan GAP, (b) Produktivitas kebun plasma lebih rendah dibandingkan dengan kebun inti (Semester I/2011 inti : 9,23 ton/ha dan plasma : 7,45 ton/ha), (c) Belum ada biaya untuk persiapan peremajaan tanaman (replanting) untuk tanaman yang telah berumur lebih dari 20 tahun. Pengelolaan kebun yang dilakukan oleh petani plasma juga tidak sesuai dengan Prinsip dan Kriteria ISPO, khususnya Prinsip "Penerapan Pedoman Teknis Budidaya dan Pengolahan Kelapa Sawit" yang teridiri atas beberapa Kriteria diantaranya : (a) Pemeliharaan dan pemupukan tanaman; (b) Pengendalian hama, penyakit dan gulma memperhatikan aspek lingkungan; (c) Panen tepat waktu dan cara; (d) Transportasi TBS segera; (e) TBS yang diterima PKS memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan oleh rendahnya daya dukung KUD dengan berbagai kendala dan keterbatasannya serta belum optimalnya dukungan perusahaan terhadap KUD dan petani plasma. KUD merupakan lembaga perekonomian petani yang sangat berperan dalam mendukung semua kegiatan anggotanya. Disamping itu KUD juga berperan untuk mewakili anggota dalam bekerjasama dengan pihak ketiga. Saat ini KUD plasma PT MISP belum dapat berfungsi sebagaimana yang diharapkan, dikarenakan terbatasnya kualitas dan kuantitas SDM, modal kerja dan teknologi dalam budidaya tanaman kelapa sawit, serta akses ke lembaga perbankan. Oleh karena itu prioritas pertama strategi yang dipilih adalah penguatan kelembagaan KUD. Penguatan KUD dilakukan melalui pembinaan berupa penyuluhan, pelatihan dan pendampingan kepada semua pengurus KUD maupun anggotanya. Pembinaan yang dilakukan dalam rangka penguatan KUD tidak hanya dilakukan oleh PT MISP, akan tetapi perlu didukung oleh Pemerintah Kabupaten Sambas, Dinas Koperasi Kabupaten Sambas, Dinas Perkebunan Kabupaten Sambas, Lembaga Perbankan Nasional dan Lembaga Dewan Adat Kabupaten Sambas. Dengan demikian KUD dapat menjalankan fungsinya yang antara lain : (a) sebagai lembaga pemasaran dari produk TBS petani, (b) sebagai media informasi pasar, perkembangan harga dan daya beli pasar, (c) mampu mencarikan alternatif pemecahan masalah petani seperti penyediaan kredit (bekerjasama dengan lembaga perbankan), pembentukan modal bersama melalui tabungan dan penyediaan sarana produksi (terutama pupuk dan herbisida), (e) mampu melakukan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan kepada anggota, mengenai teknis budidaya kelapa sawit yang sesuai dengan Prinsip dan Kriteria ISPO (terutama mengenai perawatan tanaman, pemupukan, pengendalian hama dan penyakit, manajemen panen dan aspek lingkungan). Dengan penguatan kelembagaan KUD ini, diharapkan akan terjadi efektifitas dan efisiensi dalam pengelolaan kebun plasma sehingga : (a) biaya produksi bisa menjadi lebih murah, (b) terjadi peningkatan produktivitas TBS dan mampu memenuhi permintaan pasar, (c) terjadi peningkatan kualitas TBS dan memenuhi aspek profit, people, planet sebagaimana yang terdapat dalam Prinsip dan Kriteria ISPO sehingga harga jual produk menjadi lebih tinggi, (d) biaya untuk program replanting tanaman tersedia.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.